Wamen ATR Dorong Percepatan RDTR Bali untuk Perkuat Arah Pembangunan dan Investasi
Denpasar – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan meminta Pemerintah Provinsi Bali mempercepat penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan dan investasi di Bali berjalan sesuai rencana tata ruang.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026, Ossy mengatakan tata ruang harus menjadi dasar setiap kebijakan pembangunan di tengah keterbatasan ruang dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di Bali.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” kata Ossy.
Menurut dia, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan maupun investasi. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi dengan OSS dan empat lainnya masih dalam proses. Sementara itu, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menyelesaikan integrasi seluruh RDTR ke dalam sistem tersebut.
Ossy menilai capaian tersebut masih perlu dipercepat agar seluruh daerah di Bali memiliki kepastian tata ruang yang dapat menjadi dasar perizinan dan investasi.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujarnya.
Rapat koordinasi itu juga membahas strategi pembangunan Bali secara lintas sektor, meliputi tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan. Sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan perwakilan BUMN turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara maupun daerah. Menurut dia, tata ruang menjadi instrumen utama agar pembangunan tidak memicu persoalan baru.
“Kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” kata AHY.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Seusai rapat, AHY memberikan arahan tindak lanjut kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi rencana pembangunan Bali secara terintegrasi. (red)
