Rantai Distribusi BBM Harus Diperbaiki
PALANGKA RAYA- Komisi II DPRD Kalimantan Tengah menyoroti ketimpangan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Kawasan pinggiran dinilai belum menikmati distribusi energi secara optimal seperti di perkotaan.
Kondisi itu dinilai perlu segera dibenahi. Tujuannya agar masyarakat mendapat akses BBM sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mengatakan persoalan distribusi BBM tidak hanya soal stok. Pemerataan akses bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali jadi poin utama.
Menurutnya, masih ada daerah yang harus membeli BBM lebih mahal dibanding wilayah kota. Padahal jaraknya relatif dekat dari pusat pemerintahan. Hal itu memberatkan warga.
Ia mencontohkan kawasan Sebangau yang hingga kini masih menghadapi kendala distribusi. Kondisi ini menunjukkan sistem penyaluran BBM perlu dievaluasi menyeluruh.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Bambang menilai ketimpangan harga jadi indikator rantai distribusi belum efektif. Padahal BBM terjangkau sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan menjaga stabilitas biaya transportasi serta distribusi barang.
Ketika harga BBM di suatu wilayah lebih tinggi, dampaknya meluas. Bukan hanya pengguna kendaraan yang terbebani, tapi juga harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdorong naik.
“Jika distribusi tidak merata, maka beban ekonomi masyarakat di daerah pinggiran akan semakin besar. Karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait,” katanya.
Untuk menindaklanjuti, Komisi II akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pembahasan mencakup logistik, kecukupan kuota, pola penyaluran, hingga mekanisme pengawasan agar distribusi sesuai aturan.
DPRD juga berencana menyampaikan rekomendasi ke Pertamina dan Pemprov Kalteng. Upaya itu diharapkan menjamin ketersediaan BBM, terutama Pertalite, sehingga kebutuhan warga seluruh Kalteng terpenuhi berkelanjutan.
Bambang menegaskan komitmen semua pihak sangat dibutuhkan. Ia berharap sistem distribusi yang lebih baik bisa mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai daerah.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (Ark)
