Ubah HGB Jadi SHM, ATR/BPN Ajak Pemilik Rumah Tinggal Perkuat Legalitas Aset 1 19 Mei 2026 Jakarta – Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan rumah tinggal melalui
Bangun Organisasi yang Kuat, Menteri Nusron Ajak Kader Banser Utamakan Disiplin dan Kebersamaan 1 16 Mei 2026 Semarang – Suasana hangat terasa saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
ATR/BPN Ajak Masyarakat Lebih Cermat Memahami Layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT 1 15 Mei 2026 Jakarta – Dalam proses pengurusan tanah, masyarakat sering kali menemui berbagai istilah administrasi yang terdengar
Sertipikat Tanah Ulayat Jadi Penguat Masyarakat Adat Lindungi Harta Nagari 1 14 Mei 2026 Lima Puluh Kota – Masyarakat adat di Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota, kini memiliki
Menteri Nusron Serahkan Penetapan Lokasi LP2B kepada Pemda Kalsel 1 13 Mei 2026 Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan penentuan
ATR/BPN dan Pemprov Aceh Teken MoU Penguatan Tata Kelola Pertanahan 1 12 Mei 2026 Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan
ATR/BPN dan KPK Tawarkan 9 Program Strategis, Pemda Sulut Diproyeksi Tingkatkan PAD dan Tata Kelola Aset 1 12 Mei 2026 Manado – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
ATR/BPN Kaji Reformasi Struktur Kantah, Pendekatan Kewilayahan Jadi Prioritas 1 11 Mei 2026 Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mengkaji transformasi organisasi dan
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Pantau Berkas Pertanahan, Warga Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor 1 11 Mei 2026 Kabupaten Semarang – Digitalisasi layanan pertanahan yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Menteri ATR/BPN Dorong Sertifikasi Tanah Ulayat untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat 1 10 Mei 2026 Surakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pengakuan dan perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat di