DBH Harus Dioptimalkan Jaga Stabilitas Keuangan Daerah
PALANGKA RAYA – Rencana penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah 2026 disoroti Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering. Ia meminta Pemprov memastikan sektor dasar tetap jadi prioritas.
“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap jadi prioritas utama, meski ada tekanan fiskal. Arah kebijakan anggaran harus berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy, Sabtu (27/6/2026).
Freddy menekankan tiga sektor tidak boleh dipangkas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiganya disebut sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalteng.
Menurutnya, penurunan APBD justru harus jadi momentum memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Belanja harus lebih terukur, tepat sasaran, dan minim kebocoran.
Ia juga mendorong Pemprov lebih optimal memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. DBH dinilai strategis sebagai penopang stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika penerimaan.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, dampaknya langsung ke pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” ujarnya.
Freddy menambahkan, Pemprov harus menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyesuaian fiskal harus sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Ark)
