Wamen ATR Tekankan Layanan Cepat, Kantah Semarang Diminta Tuntaskan Berkas Tanpa Menunda

Wamen ATR Tekankan Layanan Cepat, Kantah Semarang Diminta Tuntaskan Berkas Tanpa Menunda
Foto Bersama : Wmen ATR/BPN RI, Ossy Dermawan, kunker di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sabtu (18/4/2025).

Semarang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan saat meninjau pelayanan akhir pekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sabtu (18/4/2025). Ia meminta seluruh jajaran bekerja sigap agar berkas masyarakat tidak menumpuk.

Dalam kunjungannya, Ossy memantau langsung pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang disiapkan untuk mempermudah akses masyarakat mengurus berbagai keperluan pertanahan di luar hari kerja biasa.

Menurutnya, tingginya permohonan layanan di Jawa Tengah harus diimbangi dengan kecepatan kerja dan ketelitian aparatur. Ia menilai masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap pelayanan publik yang responsif dan profesional.

“Permohonan semakin banyak, sementara harapan masyarakat juga terus meningkat. Karena itu kita harus cepat, tetapi tetap akurat,” ujarnya.

Ossy mengingatkan agar tidak ada kebiasaan menunda penyelesaian berkas. Ia meminta seluruh kantor pertanahan menyiapkan langkah antisipasi sejak dini agar tunggakan pekerjaan tidak menumpuk hingga akhir tahun.

“Jangan sampai kewalahan. Berkas yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang,” tegasnya.

Selain mendorong percepatan, Wamen ATR/BPN juga meminta adanya inovasi layanan yang mempermudah masyarakat. Kantor pertanahan dinilai harus mampu menciptakan terobosan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk penyederhanaan proses bisnis layanan.

Ia juga membuka ruang masukan dari daerah agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat selaras dengan kondisi nyata yang dihadapi petugas pelayanan di lapangan.

Tak hanya soal internal, Ossy menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan lancar, transparan, dan bebas hambatan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang cepat dan pasti. (red/foto:ist)

 

Tinggalkan Balasan