Pertahankan WTP Butuh Kolaborasi

PALANGKA RAYA- Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan kolaborasi demi menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemprov Kalteng.

Menurut Pipit, mempertahankan opini WTP jauh lebih berat dibanding meraihnya. Tanggung jawab itu tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah, tetapi juga DPRD melalui fungsi pengawasan, serta seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

“Diperlukan kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh satuan kerja perangkat daerah agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga,” ujar Pipit, Selasa (30/6/2026).

Ia menilai, opini WTP adalah indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun capaian itu seharusnya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan anggaran, bukan sekadar prestasi administratif.

Pipit menegaskan, Komisi I DPRD Kalteng akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Caranya melalui evaluasi dan monitoring pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov.

“Pengawasan ini penting agar setiap potensi kekurangan segera diperbaiki, sehingga tidak berkembang menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong terbangunnya budaya kerja berintegritas, profesional, dan patuh regulasi di seluruh OPD. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan akan terus meningkat sejalan dengan harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik.

Pipit berharap keberhasilan mempertahankan WTP sejalan dengan efektivitas penggunaan anggaran. Sehingga setiap program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini. Pastikan anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (Ark)