DPRD Gumas Dorong Napak Tilas Tumbang Anoi Jadi Momentum Percepatan Pembangunan

DPRD Gumas Dorong Napak Tilas Tumbang Anoi Jadi Momentum Percepatan Pembangunan
Ketua Komisi III DPRD Gunung Mas, Iceu Purnamasari. 

Kuala Kurun – DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, mendorong persiapan Napak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi 2028 tidak sebatas seremoni. Agenda dua tahunan tersebut dinilai harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gumas, Iceu Purnamasari, mengatakan pihaknya mendukung berbagai persiapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gumas untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Namun, ia mengingatkan agar berbagai rencana yang telah disusun tidak berhenti sebagai konsep di atas kertas.

“Kami sangat mendukung. Tapi kami juga ingatkan agar seluruh rencana besar tersebut tidak berhenti sebagai konsep di atas kertas, namun diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan infrastruktur terukur serta keberpihakan terhadap masyarakat desa,” ujar Iceu, Rabu (15/7/2026).

Menurut dia, Napak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi bukan sekadar agenda untuk memperingati sejarah. Kegiatan itu dapat menjadi momentum strategis untuk mengangkat martabat budaya Dayak sekaligus mempercepat pembangunan wilayah pedalaman Gumas.

“Napak Tilas Tumbang Anoi merupakan momentum sejarah yang harus menjadi pintu masuk percepatan pembangunan, penguatan identitas budaya Dayak, peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal,” katanya.

Iceu menilai pembentukan Steering Committee dan Organizing Committee oleh Pemkab Gumas merupakan langkah yang tepat. Meski demikian, setiap tahapan persiapan harus dilengkapi target, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

“Kami siap mengawal seluruh proses persiapan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, akses jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, hingga sarana pendukung pariwisata yang menjadi kebutuhan utama kegiatan itu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, keberhasilan Napak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi tidak cukup diukur dari kemeriahan pelaksanaan acara.

Menurut dia, tolok ukur yang lebih penting adalah manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat setelah kegiatan berakhir.

“Jangan sampai setelah kegiatan tersebut selesai, masyarakat kembali tidak merasakan dampaknya. Justru yang harus diwariskan adalah infrastruktur lebih baik, ekonomi masyarakat tumbuh, UMKM berkembang dan budaya Dayak semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

Iceu juga mengapresiasi rencana Pemkab Gumas melibatkan masyarakat desa dalam persiapan kegiatan. Di antaranya melalui penyediaan homestay, promosi produk unggulan daerah, serta penguatan ketahanan pangan desa.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi salah satu kunci agar perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut benar-benar dirasakan warga setempat.

“Tentunya kami akan memberikan dukungan sesuai kewenangan. Namun kami juga akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, agar seluruh perencanaan bisa direalisasikan,” katanya.

Dia berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan Tumbang Anoi sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan di Kalimantan Tengah.

“Kami berharap tahun 2028 nanti dunia tidak hanya mengenal Tumbang Anoi sebagai lokasi perjanjian damai bersejarah, akan tetapi juga sebagai kawasan budaya yang maju, tertata dan menjadi kebanggaan masyarakat Dayak serta Kabupaten Gumas,” ujar Iceu.

Selain persiapan napak tilas, Iceu turut mendukung rencana menjadikan Betang Damang Batu sebagai Cagar Budaya Nasional.

Menurutnya, penetapan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Dayak, tetapi juga dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan bersejarah tersebut.

“Kalau target cagar budaya nasional, maka semua persyaratan harus dipenuhi sejak sekarang, mulai dari infrastruktur, penataan kawasan, fasilitas pendukung, hingga pelestarian nilai sejarah harus dipersiapkan. Jangan menunggu mendekati tahun 2028 baru bergerak,” pungkasnya. (red/fr)

Tinggalkan Balasan