Pascakarhutla Harus Jadi Fokus
PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan penanganan kabut asap. Pemulihan masyarakat pascabencana harus menjadi perhatian serius pemerintah, mulai dari aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menekankan pentingnya memastikan kebutuhan warga terdampak benar-benar terakomodasi, agar penanganan bencana tidak sekadar respons jangka pendek.
Menurutnya, pemulihan pascakarhutla mencakup persoalan yang jauh lebih luas dibanding pemadaman. Warga berpotensi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, mata pencaharian yang terhambat, hingga aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran.
“Karena itu, evaluasi penanganan bencana perlu memperhatikan kebutuhan warga setelah kejadian berlangsung. Dukungan pemerintah diharapkan tidak hanya diberikan selama masa tanggap darurat, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan kehidupan masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Bambang menilai, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar langkah penanganan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia juga menyebut, aspirasi masyarakat termasuk yang disampaikan melalui aksi Cipayung Plus, dapat menjadi masukan penting dalam mengevaluasi kebijakan penanganan bencana di daerah.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga fokus pada pemulihan kehidupan masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana berulang. (Ark)
