Pemerintah Gratiskan Sertifikat Tanah untuk MBR, Dukung Program Hunian Terjangkau
Jakarta – Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu dukungan yang diberikan yakni sertifikasi tanah gratis bagi MBR yang belum memiliki sertifikat.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Hashim mengatakan program sertifikasi gratis tersebut merupakan kebijakan baru yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Hashim kepada wartawan.
Dia menjelaskan, program tersebut menyasar masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum mempunyai sertifikat. Menurutnya, legalitas tanah dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” katanya.
Hashim menilai kepemilikan sertifikat tanah juga dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pembiayaan. Aset yang telah memiliki kepastian hukum dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ungkapnya.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kerja sama itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi tersebut menjadi salah satu terobosan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.
Maruarar menjelaskan pemerintah juga mendorong pembangunan hunian terjangkau di atas aset-aset negara. Salah satu lokasi yang dikembangkan berada di kawasan aset PT KAI di Manggarai.
Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Satgas Perumahan RI untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan kementeriannya siap mendukung program tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya. (Red)
