“Tancap Gas” Kejar Target APBD
PALANGKA RAYA- DPRD Kalimantan Tengah mendesak Pemprov Kalteng mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan. Desakan itu muncul setelah realisasi APBD 2026 baru mencapai sekitar 30% hingga pekan pertama Juni 2026.
Data itu disampaikan saat paparan kinerja keuangan daerah. Capaian 30% di pertengahan tahun dinilai masih jauh dari target sehingga perlu langkah akselerasi dari eksekutif.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menegaskan peningkatan pendapatan daerah harus jadi fokus utama jajaran Pemprov. Perangkat daerah yang membidangi pendapatan diminta bekerja lebih agresif.
“Berdasarkan paparan kemarin, sampai minggu pertama Bulan Juni pergerakan capaian APBD kita baru di 30 persen. Harapan kita pemerintah provinsi, terkhusus Dinas Pendapatan, bisa menggenjot pendapatan dari semua sektor,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Menurut Junaidi, capaian pendapatan sangat menentukan kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi fiskal yang sehat jadi kunci agar janji program prioritas ke masyarakat bisa ditepati.
“Kalau pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, tentu program-program yang sudah direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Ini juga penting untuk menjaga komitmen pemerintah terhadap masyarakat,” kata Junaidi.
Ia menilai waktu masih tersedia untuk meningkatkan kinerja pendapatan hingga akhir tahun anggaran. Karena itu seluruh potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan agar target terealisasi sesuai rencana.
“Sehingga di bulan 11 nanti capaian APBD kita bisa tercapai 100 persen,” tegasnya.
Target itu tambah Junaidi, menuntut kerja ekstra di semester kedua tahun anggaran. Oleh karenanya DPRD berharap Pemprov Kalteng bekerja lebih maksimal meningkatkan pendapatan daerah selama sisa semester II. Penggalian potensi PAD dari pajak, retribusi, hingga aset daerah perlu diperkuat.
“Dengan fiskal yang semakin kuat, DPRD optimis berbagai program pembangunan dan komitmen kepada masyarakat bisa direalisasikan bertahap pada tahun-tahun mendatang. Pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar target tercapai tanpa mengabaikan akuntabilitas,” pungkasnya. (Ark)
