ATR/BPN Usul Tambahan Anggaran 2027, Nusron: Untuk RDTR hingga Program 3 Juta Rumah
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 itu, Nusron menjelaskan sebagian besar anggaran akan digunakan untuk program dukungan manajemen, pelayanan pertanahan, dan penyelenggaraan penataan ruang.
“Pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 difokuskan pada program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang,” kata Nusron.
Menurutnya, anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan pertanahan sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Mulai dari percepatan program strategis nasional hingga peningkatan kualitas tata ruang di berbagai daerah.
Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, belanja pegawai, serta mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron turut melaporkan realisasi anggaran kementeriannya hingga awal Juni 2026. Per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Ia menyebut capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar 35,40 persen.
Kinerja penyerapan anggaran itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menyatakan menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, DPR mendukung usulan tambahan anggaran Rp3,23 triliun yang diajukan kementerian tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang,” kata Dede.
Rapat kerja itu turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran pejabat eselon Kementerian ATR/BPN. Sementara kepala kantor wilayah BPN se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring. (red/foto:ist)
