Sekjen ATR/BPN Dorong Pejabat Administrator Tinggalkan Pola Kerja Rutin
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan meminta para Pejabat Administrator di lingkungan kementerian menjadi penggerak perubahan organisasi. Menurut dia, kepemimpinan administrator tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian pekerjaan administratif, melainkan harus menghasilkan kinerja yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Dalu saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Rabu (22/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu mengatakan seorang pejabat administrator perlu mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan secara tepat, serta menggerakkan organisasi agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga meminta para Kepala Satuan Kerja tidak terpaku pada rutinitas. Menurutnya, setiap pimpinan unit harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi kantor, menyusun langkah perbaikan, dan memastikan perubahan tersebut berjalan secara berkelanjutan.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun ini diikuti 131 peserta, terdiri atas 20 Pejabat Administrator dari kantor pusat Kementerian ATR/BPN dan 111 pejabat administrator dari satuan kerja di berbagai daerah.
Program pelatihan berlangsung sejak 17 Juni hingga 2 November 2026. Selama mengikuti pendidikan, peserta akan memperoleh materi mengenai kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, serta aktualisasi kepemimpinan organisasi. Metode pembelajaran meliputi pembelajaran mandiri, e-learning, studi lapangan, hingga penyusunan proyek aktualisasi.
Selain mengikuti proses pembelajaran, peserta akan menjalani evaluasi yang mencakup aspek sikap dan perilaku, akademik, pembelajaran lapangan, serta hasil aktualisasi kepemimpinan.
Dalu juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi di lingkungan satuan kerja, baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga lain. Menurut dia, penguatan integrasi data menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih efektif sekaligus mendukung pelaksanaan program-program strategis Kementerian ATR/BPN. (red)
