40 Warga MBR di Banjar Dapat Sertifikat Tanah, Jadi Syarat Rumah Layak Huni
Banjar – Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menerima sertifikat tanah. Legalitas lahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan bersama Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, Rabu (2/9/2026).
Ossy mengatakan kepastian hukum atas tanah menjadi hal penting sebelum program pembangunan maupun perbaikan rumah bagi MBR dilakukan.
“ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI beserta anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah,” kata Ossy seusai penyerahan sertifikat.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan rumah layak bagi masyarakat, tetapi juga memastikan status tanah yang menjadi tempat tinggal mereka memiliki alas hak yang jelas.
” Tidak hanya kemudian bangunan (rumah) layak yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Ossy menjelaskan sertifikasi tanah bagi MBR di Kalimantan Selatan dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program tersebut dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan dan kantor pertanahan di masing-masing daerah.
Hingga 2026, sebanyak 3.154 sertifikat untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah diterbitkan di Kalimantan Selatan.
Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena pemerintah masih melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masuk kategori MBR berdasarkan desil.
“Di Kalimantan Selatan sendiri sudah tercapai 3.154 sertipikat untuk di tahun 2026 ini. Jumlahnya akan terus bertambah karena sedang dilakukan pendataan terhadap masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah sesuai desilnya,” jelas Ossy.
Program sertifikasi tersebut sekaligus mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah BPN Kalimantan Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam melakukan sertifikasi tanah bagi MBR.
Dia menilai legalitas tanah perlu dibereskan terlebih dahulu sebelum rumah masyarakat dibangun atau diperbaiki.
“Kita menyambut baik dan mengapresiasi kerja dari kawan-kawan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar melalui komandonya Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan yang mengambil inisiatif untuk melakukan sertipikasi dulu tanah-tanah ini,” kata Rifqinizamy.
Menurutnya, kepastian status tanah akan memudahkan pemerintah melanjutkan program perbaikan rumah.
“Kita pastikan tanahnya clear and clean dulu tidak bermasalah, baru kemudian rumahnya dibedah,” imbuhnya.
Setelah proses sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN rampung, program selanjutnya akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui program Tiga Juta Rumah.
Usai penyerahan sertifikat, Ossy bersama Ketua dan anggota Komisi II DPR RI meninjau rumah-rumah milik penerima sertifikat MBR di Desa Mekar.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy didampingi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, Bupati Banjar Saidi Mansyur, serta perwakilan Forkopimda.
Bila ingin, saya juga bisa buatkan versi lebih “nendang” ala detikNews, dengan judul seperti “40 Warga Miskin di Banjar Kantongi Sertifikat Tanah, Rumah Siap Dibedah” dan lead yang lebih menarik untuk portal berita. (red)
