Terima LHP BPK Kalteng, Bupati Kapuas Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan
PALANGKA RAYA – Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas belanja hibah, belanja modal Tahun Anggaran 2025, serta investasi Perumdam Tirta Pambelom, di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (2/1/2026).
Penyerahan LHP dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, dan diterima langsung Bupati Kapuas bersama Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Berinto, disaksikan jajaran tim auditor. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, para asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wiyatno menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, objektif, dan independen. Ia menegaskan LHP merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Menurutnya, laporan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa, penyaluran belanja hibah agar lebih tertib administrasi, serta peningkatan kinerja Perumdam Tirta Pambelom dalam memberikan pelayanan publik dan kontribusi terhadap daerah.
“Penyerahan LHP ini merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga cerminan komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya. (Rif/fer)
