Skor 92,9 Kategori Istimewa, Palangka Raya Jadi Kota Percontohan Antikorupsi KPK
PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya resmi ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Penetapan ini diraih setelah Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh skor 92,9 dengan Kategori Istimewa dalam proses penilaian yang berlangsung di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Penilaian dilakukan oleh tim KPK RI melalui verifikasi dokumen, wawancara, serta pemaparan berbagai program pencegahan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Program Ber-AKSI sendiri merupakan upaya KPK untuk mendorong pemerintah daerah memperkuat implementasi Aksi Pencegahan Korupsi yang terintegrasi, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga penguatan integritas aparatur.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa skor tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ia menyebut penilaian KPK bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan momentum untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan.
“Skor 92,9 ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan komitmen ini secara konsisten,” ujar Fairid.
Fairid menegaskan, raihan skor tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi budaya nyata dalam setiap pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, melainkan tercermin dalam kebijakan, keputusan, penggunaan anggaran, dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Disampaikan, sejumlah langkah strategis terus didorong Pemko Palangka Raya, seperti penguatan integritas ASN, transparansi pengelolaan aset daerah, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Selain itu, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa serta tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi prioritas utama.
Pemko juga terus mendorong digitalisasi pelayanan publik untuk meminimalisir pertemuan langsung antara petugas dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan internal.
Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, integritas harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap tindakan seluruh pihak.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Masyarakat harus ikut mengawasi dan membangun budaya jujur. Integritas harus menjadi karakter kita bersama,” ungkap Fairid.
Dengan penetapan ini, Kota Palangka Raya diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kalimantan Tengah maupun nasional, dalam implementasi pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. (Ark)

