ATR/BPN Dapat Dua Masukan Strategis, Perbaikan Kebijakan Pertanahan Jadi Perhatian
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan kebijakan publik berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM).
Dokumen rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ossy mengatakan, kedua rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan seluruh jajaran kementerian untuk dipelajari. Menurut dia, masukan dari Kemenko Kumham Imipas dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.
Dua rekomendasi yang diterima ATR/BPN menyangkut Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Ossy menilai, rekomendasi tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan aspek hukum dan HAM dalam setiap proses penyusunan kebijakan. Dengan landasan yang kuat, kebijakan pemerintah diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” kata dia.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah menyusun rekomendasi kebijakan strategis untuk 50 kementerian dan lembaga. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, disertai dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan tawaran solusi yang bisa diterapkan bersama.
Yusril berharap setiap rekomendasi dapat memberikan dampak nyata bagi instansi penerima. Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah rekomendasi bukan ditentukan oleh tebalnya dokumen atau banyaknya pertemuan, melainkan oleh perubahan keputusan dan berkurangnya persoalan yang dihadapi.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” ujar Yusril. (Red)

