Perkuat Penanganan Karhutla, Pemko Palangka Raya Usul Tambahan Bantuan ke Pusat
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di wilayah setempat.
Usulan itu disampaikan menyusul masih berlangsungnya musim kemarau dan tingginya potensi kebakaran di Kalimantan Tengah.
“Kami sedang mengusulkan. Kami lihat dulu beberapa dukungan anggaran yang dibantu pusat untuk Kota Palangka Raya,” kata Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Selasa (15/9/2026).
Zaini menyebut, penanganan karhutla di Palangka Raya selama ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga instansi vertikal di Kalteng.
Ia menilai posisi Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi menjadi keuntungan dalam koordinasi. Berbagai unsur dapat bekerja secara terpadu di lapangan.
“Beberapa hari yang lalu kami mengikuti rapat dengan BNPB. Dari hasil rapat, BNPB berkomitmen membantu pemerintah daerah, tidak terkecuali Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Kolaborasi antara Pemko Palangka Raya, Pemprov Kalteng, BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan unsur lainnya dinilai berjalan baik dalam upaya pemadaman.
“Kita bersyukur, karena posisinya ada di ibu kota provinsi. Jadi pemerintah provinsi, instansi vertikal, BNPB maupun BPBD provinsi bersama-sama bersinergi melakukan pemadaman karhutla di Kota Palangka Raya,” katanya.
Meski sinergi berjalan, Pemko tetap melakukan evaluasi kebutuhan di lapangan agar penanganan karhutla berjalan optimal. Usulan tambahan bantuan ke pusat diharapkan dapat memperkuat kebutuhan operasional. Meliputi peralatan, logistik, hingga aspek pendanaan.
Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto juga menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mendukung daerah. Dukungan diberikan melalui bantuan peralatan, operasional pemadaman darat, hingga penguatan armada udara untuk operasi water bombing.
Pemko Palangka Raya berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota terus diperkuat. Sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan cepat dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (Ark)
