Perkuat Kolaborasi Sukseskan Sekolah Gratis
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, mendukung penuh terhadap dorongan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan sekolah gratis di wilayah Kalteng.
Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut harus ditopang oleh kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.
Menurutnya, pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah semata. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, orang tua murid, tenaga pendidik, hingga dunia usaha, memiliki tanggung jawab bersama dalam memajukan pendidikan.
“Pendidikan ini urusan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan dunia usaha memiliki kewajiban untuk mensukseskan,” ungkapnya, Senin (2/2/2026).
Artinya lanjut Sugiyarto, sebagai langkah nyata maka pihak-pihak yang memiliki kelebihan bisa memberikan subsidi silang kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah
Skema subsidi silang tersebut penting agar program sekolah gratis benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta didik. Khususnya di daerah pedalaman yang masih menghadapi banyak keterbatasan.
Disisi lain Sugiyarto menyoroti masih minimnya jumlah guru yang sesuai dengan kompetensi di wilayah pedalaman. Kondisi ini ungkap dia perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi yang baik antara komite sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pengawasan dari Disdik.
“Semua itu harus dikoordinir dengan baik dan diawasi dinas pendidikan, supaya subsidi silang dari yang mampu kepada yang tidak mampu bisa benar-benar dirasakan oleh semua pihak,” tegasnya.
Selain sumber daya manusia, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur dan Sukamara ini menekankan adanya pemerataan pemanfaatan teknologi pendidikan. Disebutkan, akses dan penggunaan teknologi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus dipacu di daerah pedesaan.
“Guru-guru di pedesaan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan pendidikan, kursus, dan pengembangan kompetensi lainnya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini,” katanya.
Sugiyarto juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah. Ia menyebut masih banyak sekolah, baik di pedalaman maupun di perkotaan, yang bangunannya telah berusia lebih dari dua dekade dan membutuhkan rehabilitasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama agar dorongan pemerintah daerah benar-benar bisa dirasakan oleh semua pihak,” pungkasnya. (*/Ark)
