Komisi II DPR Setujui Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,75 Triliun

Komisi II DPR Setujui Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,75 Triliun
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. (ist)

Jakarta – Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2027 sebesar Rp 10,758 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pertanahan dan tata ruang.

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN terkait penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN sebelumnya sebesar Rp 10,608 triliun.

“Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp 150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp 10,758 triliun,” kata Ossy dalam rapat.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN juga memaparkan sejumlah target prioritas nasional yang akan dikerjakan pada 2027.

Untuk penataan ruang, pemerintah menargetkan percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota.

Sementara itu, sertifikasi hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditargetkan mencapai 3.208.472 bidang.

Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang dan pemberian akses Reforma Agraria kepada 180.000 kepala keluarga.

Selain pagu yang telah disepakati, Kementerian ATR/BPN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,385 triliun.

“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Ossy.

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI akhirnya menyetujui penetapan dan penyesuaian pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima kemudian membacakan persetujuan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” kata Aria.

RDP tersebut turut diikuti sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN juga hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan. (red)

Tinggalkan Balasan