Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Dongkrak PAD

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin menilai transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Penerapan sistem yang modern, efisien, dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah,” kata Muhajirin, kemarin.

Muhajirin mengatakan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi penerimaan. Kualitas sistem pengelolaan yang diterapkan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu utama.

Karena itu, digitalisasi perlu menjadi bagian penting dalam setiap strategi penguatan pendapatan daerah di Kalimantan Tengah.

Ia menilai efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Ketiganya diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Tanpa ketiga hal itu, peningkatan PAD hanya akan menjadi target di atas kertas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat segera diterapkan adalah memperluas penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai layanan pemerintah daerah. Sistem ini dinilai mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak daerah.

Muhajirin mencontohkan mekanisme pembayaran di Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih dilakukan secara tunai. Ia menilai proses itu perlu diarahkan menuju sistem pembayaran digital agar transaksi lebih praktis, aman, dan terdokumentasi.

“Pemerintah bisa memanfaatkan aplikasi seperti QRIS agar masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah dan aman di loket kasir. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar untuk transparansi dan efisiensi,” ucapnya.

Ia menegaskan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Pelayanan publik harus diarahkan menjadi lebih cepat, akuntabel, dan meminimalkan proses manual yang berpotensi menimbulkan ketidakefisienan maupun penyimpangan.

Menurut Muhajirin, penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara lebih efektif. Hal ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah provinsi memasukkan digitalisasi sebagai salah satu prioritas dalam strategi peningkatan PAD. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.

“Dengan pengelolaan yang modern dan transparan, PAD bisa meningkat signifikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” pungkas Muhajirin. (Ark)