Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa se-Kalteng, Dorong Penguatan Tata Kelola hingga Percepatan Pembangunan Desa

Bupati Barito Utara Hadiri Rakor Pemerintahan Desa se-Kalteng, Dorong Penguatan Tata Kelola hingga Percepatan Pembangunan Desa
Bupati Barito Utara Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). (ist)

Palangka Raya – Bupati Barito Utara Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa dan kelurahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan dari tingkat paling bawah.

Dalam rakor itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta kepala desa dan lurah memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Agustiar, desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan karena menjadi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Kemajuan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah desa menjalankan pembangunan secara efektif dan akuntabel,” ujar Agustiar.

Ia juga meminta pemerintah desa dan kelurahan memperhatikan sejumlah isu strategis, mulai dari efisiensi anggaran, tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, hingga menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat.

Bupati Barito Utara Shalahuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus melakukan penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Menurut dia, koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pemkab Barito Utara terus berupaya menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Shalahuddin.

Ia menjelaskan, saat ini Pemkab Barito Utara menjalankan 11 program unggulan dan 12 program prioritas yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut juga disinergikan dengan sejumlah program pemerintah, seperti Huma Betang, pasar murah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih.

Selain pembangunan dan pelayanan publik, Pemkab Barito Utara juga terus memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah daerah telah menetapkan status siaga karhutla mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Penanganan dilakukan bersama unsur TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan sektor unggulan daerah, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Barito Utara.

“Penguatan sektor ekonomi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Shalahuddin.

Rapat koordinasi pemerintahan desa/kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 mengangkat tema penguatan peran dan akuntabilitas kepala desa serta lurah dalam mewujudkan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera.

Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota, 136 camat, 1.432 kepala desa, serta 139 lurah dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Sejumlah pejabat turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah, dan Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah.

Melalui rakor tersebut, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan semakin kuat dalam mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, termasuk di Kabupaten Barito Utara. (red)

Tinggalkan Balasan