Buka Bimtek Korwas PPNS, Kapolda Kalteng Tekankan Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Penegakan Hukum
Palangka Raya – Sebagai upaya memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Bareskrim Polri menggelar pembinaan teknis dan peningkatan kemampuan fungsi Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), bertempat di Palace Ballroom Hotel Aquarius, Jl. Imam Bonjol, Kota Palangka Raya, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. dan dihadiri Kabagbin PPNS Rakorwas Bareskrim Polri Kombes Pol M. Eka Fathurrahman, para pejabat utama Polda, unsur pejabat dari instansi terkait serta diikuti seluruh anggota pengemban fungsi PPNS di lingkup Polda, Kementrian, Lembaga, Dinas dan Badan serta Satpol PP Prov. Kalteng.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas dan sinergi antarpenyidik guna menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu dan saling melengkapi.
“Selain itu, jadikan kegiatan ini sebagai momentum dalam memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi guna mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, modern dan terpercaya,” ungkap Kapolda.
Irjen Iwan juga menyebut, peningkatkan efektivitas penegakan hukum, peran penyidik Polri dalam fungsi Korwas PPNS sangat perlu diperkuat.
“Hal ini bertujuan agar mampu memberikan bantuan teknis, taktis, dan upaya paksa secara tepat dan proporsional, sehingga keberhasilan penegakan hukum dapat diwujudkan sebagai tanggung jawab bersama,” tandas Kapolda.
Sementara itu, Kabagbin PPNS Rakorwas Bareskrim Polri menambahkan bahwa penyidikan merupakan subsistem penting dalam penegakan hukum dan tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum nasional.
Pelatihan ini juga sejalan dengan program Presisi Kapolri, khususnya dalam membangun penegakan hukum yang berkeadilan melalui sinergitas antara Polri dan PPNS lintas kementerian dan lembaga.
“Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta kolaborasi yang kuat antarpenyidik guna mendukung terciptanya iklim hukum yang kondusif bagi pembangunan nasional berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (adji/fer)
