Banggar DPRD Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Penggunaan Anggaran Daerah 1 14 Agustus 2026 KUALA KURUN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan sejumlah rekomendasi atau
1.361 Pejabat ATR/BPN Dilantik, Sekjen Minta Jadi Penggerak Perubahan 1 14 Agustus 2026 Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik 1.361 pejabat manajerial dan
Balik Nama Sertifikat Kini Ditargetkan Rampung 10 Hari, Berlaku Serentak di 14 Kabupaten/Kota Kalteng 1 13 Agustus 2026 Palangka Raya – Warga Kalimantan Tengah kini mendapat angin segar dalam urusan pertanahan. Mulai 17
DPRD Gumas: Jangan Ragu Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis 1 12 Agustus 2026 Kuala Kurun – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Sahriah, mengimbau masyarakat tidak ragu memanfaatkan
Banggar DPRD Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan KUA-PPAS 2027 dan KUPA-PPAS Perubahan 2026 1 12 Agustus 2026 Kuala Kurun – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan laporan atas pembahasan
BPN Kalteng Dorong Reforma Agraria Tak Berhenti pada Akses Lahan 1 12 Agustus 2026 Palangka Raya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tabulasi
Nusron Wahid Ungkap Tiga Jenis Konflik Agraria dan Mekanisme Penyelesaiannya 1 12 Agustus 2026 Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan tiga
Menuju Jamnas XII di Cibubur, Wabup Pulang Pisau Tekankan Disiplin dan Kekompakan 1 12 Agustus 2026 PULANG PISAU – Wakil Bupati (Wabup) Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, melepas kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab)
NIB dan NOP PBB Diintegrasikan, Nusron Klaim PAD Bisa Naik 100% 1 11 Agustus 2026 Jakarta – Pemerintah sepakat mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak
Evaluasi Ombudsman 2026, ATR/BPN Kalteng Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Berintegritas 1 11 Agustus 2026 Palangka Raya – Penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan potensi maladministrasi