Infrastruktur dan Ekonom Aspirasi Utama Saat Reses

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyoroti berbagai persoalan yang kembali mencuat saat kegiatan reses. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara instan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Namun, kebijakan tetap perlu difokuskan pada persoalan yang paling mendesak dirasakan warga.

“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujar Junaidi, Senin (20/7/2026).

Dari hasil penyerapan aspirasi, terdapat lima sektor yang paling banyak disampaikan masyarakat. Kelima sektor itu adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, serta seni, budaya, dan keagamaan.

Dari kelima sektor tersebut, infrastruktur dan perekonomian menjadi dua bidang yang paling dominan dikeluhkan warga di berbagai daerah di Kalteng.

Junaidi menyebut kondisi jalan yang belum memadai dan keterbatasan fasilitas publik masih menghambat aktivitas masyarakat. Di sisi lain, perlambatan ekonomi juga berdampak pada kesejahteraan warga.

“Kita memahami anggaran yang tersedia terbatas, namun masyarakat berharap pemerintah provinsi tetap memaksimalkan potensi yang ada untuk perbaikan,” ungkapnya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng itu menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur berpotensi menghambat mobilitas dan distribusi barang. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan ada sejumlah perusahaan di beberapa wilayah yang terpaksa berhenti beroperasi.

Junaidi berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Ia menekankan, setiap masukan dari kegiatan reses harus menjadi dasar penyusunan kebijakan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga.

“Keinginan masyarakat harus menjadi acuan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutupnya. (Ark)