Bantuan Desa Berorientasi Pembangunan Berkelanjutan
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan, program bantuan desa yang direncanakan pada tahun 2026 harus mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai alokasi anggaran, melainkan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan desa secara berkesinambungan.
“Bantuan ini jangan hanya dilihat dari besaran anggarannya. Yang terpenting, program tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Purdiono menilai pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Kalimantan Tengah, khususnya bagi daerah yang masih tertinggal dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya terfokus di kawasan perkotaan, sementara desa-desa masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik infrastruktur maupun pelayanan dasar.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota. Desa merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian agar pembangunan dapat berjalan lebih merata,” katanya.
Terkait proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Purdiono menilai kondisi tersebut tidak akan menjadi kendala berarti apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD dapat menjadi salah satu penopang keberlanjutan program pembangunan desa di masa mendatang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.
Di samping itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam memperkuat PAD melalui pengembangan potensi lokal. Menurutnya, langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD perlu dilakukan secara serius guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Dengan pengelolaan yang baik, Kalimantan Tengah dapat membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Ark)
