Optimalisasi BUMD Kuatkan Kemandirian Fiskal Daerah

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menyoroti penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Anggota DPRD Provinsi Kalteng sekaligus Juru Bicara Fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti, menegaskan keberhasilan BUMD sangat ditentukan kualitas tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Karena itu, proses penunjukan direksi dan jajaran manajemen harus mengedepankan profesionalisme, integritas, serta prinsip akuntabilitas,” kata Noor di Palangka Raya, Sabtu (20/6/2026)

Menurutnya, BUMD memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan yang baik, perusahaan daerah tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat, tapi juga meningkatkan kontribusi nyata terhadap PAD.

Fazariah menyebut sejumlah BUMD Kalteng, khususnya Bank Kalteng dan Jamkrida, memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberi kontribusi optimal. Namun potensi itu hanya terwujud jika didukung kepemimpinan profesional yang mampu menjalankan tata kelola secara efektif.

“Kualitas manajemen menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan BUMD mencapai target usaha dan meningkatkan kinerja keuangan. Proses seleksi dan penempatan pejabat di lingkungan BUMD harus dilakukan objektif dan berbasis kompetensi,” jelasnya.

Ia juga menekankan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD harus menghasilkan manfaat nyata. Setiap investasi daerah wajib dikelola bertanggung jawab agar memberi nilai tambah bagi keuangan daerah dan mendukung pelayanan publik.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas, lanju Fazariah, tidak bisa ditawar. Dengan tata kelola sehat, BUMD akan lebih siap menghadapi tantangan usaha sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Dengan manajemen yang sehat, BUMD bisa memberikan kontribusi maksimal untuk PAD dan benar-benar menjadi pilar penting bagi pendapatan daerah,” tambahnya.

Penguatan BUMD dinilai Fraksi Golkar sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat. Semakin besar kontribusi BUMD terhadap PAD, semakin kuat pula kemampuan fiskal daerah membiayai program pembangunan.

“BUMD harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, keberadaan BUMD akan semakin kuat sebagai penopang utama PAD Kalimantan Tengah,” tandas Fazariah. (Ark)