ATR/BPN Kaji Reformasi Struktur Kantah, Pendekatan Kewilayahan Jadi Prioritas
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mengkaji transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) dengan mengedepankan pendekatan berbasis kewilayahan guna memperkuat efektivitas pelayanan publik.
Pembahasan transformasi tersebut dilakukan dalam rapat daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Senin (11/5/2026).
Ossy menyatakan, perubahan pola kerja diperlukan untuk menyesuaikan kompleksitas persoalan pertanahan di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam agar tetap menjaga pelayanan publik yang maksimal,” ujarnya.
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis layanan, seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, hingga pengendalian dan penanganan sengketa.
Menurut Ossy, pendekatan berbasis wilayah dinilai lebih relevan karena berbagai persoalan pertanahan berkembang sesuai dinamika kawasan tertentu, termasuk wilayah yang mengalami percepatan investasi dan pembangunan.
Ia mencontohkan, kawasan yang berkembang cepat akan memunculkan kebutuhan sertipikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa yang memerlukan penanganan terpadu di lapangan.
Dalam proses perumusan transformasi OTK tersebut, jajaran ATR/BPN diminta melakukan kajian mendalam agar perubahan struktur mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan respons pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, sistem kerja baru juga diharapkan mendukung penguatan layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya kejelasan pembagian tugas, koordinasi antarfungsi, serta rantai komando yang terstruktur dalam mendukung transformasi organisasi.
Menurutnya, struktur organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN.
“Harapan kita ingin memberi pelayanan terbaik dengan kualitas terjamin sekaligus mendukung pengembangan SDM,” kata Dalu. (Red)
