ATR/BPN Siap Kawal Tiga Dukungan Kunci Percepatan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut mencakup penguatan tata ruang, percepatan perizinan, hingga pengadaan tanah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan terdapat tiga fokus utama dukungan kementeriannya dalam proyek strategis tersebut.
“Pertama, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Dari sisi perizinan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan KKPR dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun non-kawasan hutan,” kata Ossy.
Selain itu, ATR/BPN juga menegaskan kesiapan dalam mendukung proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut.
Namun demikian, Ossy menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi di lapangan berjalan optimal. Salah satunya melalui penguatan working group antar kementerian dan lembaga.
“Integrasi dan overlay peta harus diperkuat agar perencanaan benar-benar terpadu,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pembangunan Pantura tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Pendekatan yang kita lakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata AHY yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Dari ATR/BPN, turut hadir Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mendampingi Wamen Ossy. (red/foto:ist)
