Sekjen ATR/BPN Dorong Perencanaan Anggaran 2026 Lebih Terukur Sejak Awal
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi kementerian untuk menjaga stabilitas dan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2026.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kunci keberlanjutan kinerja anggaran terletak pada perencanaan yang disiapkan secara matang sejak awal tahun. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Dalu, evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa anggaran tahun 2026 harus langsung terhubung dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
“Anggaran yang kita kelola harus tepat sasaran, efisien, dan mampu menghasilkan dampak. Karena itu, perencanaan sejak awal menjadi sangat krusial agar pelaksanaan program berjalan optimal,” ujar Dalu.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menjadikan rapat evaluasi sebagai sarana penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola anggaran. Tingginya realisasi anggaran tahun 2025, lanjutnya, mencerminkan komitmen bersama serta koordinasi yang semakin solid di lingkungan ATR/BPN.
Untuk tahun 2026, Dalu mendorong setiap satuan kerja menyusun target kinerja yang realistis, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta melengkapi dokumen pendukung sejak dini. Dengan perencanaan tersebut, setiap satuan kerja diharapkan memiliki proyeksi capaian triwulanan yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian program.
Selain itu, penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan juga menjadi perhatian utama. Dalu berharap, sinergi yang kuat antarlembaga dapat menjadikan tahun 2026 sebagai momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif meskipun sempat menghadapi tantangan akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun. Ia menjelaskan, ke depan proses evaluasi akan dikawal secara terkoordinasi oleh Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan unit terkait.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan untuk perbaikan, sehingga target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih sebelumnya,” katanya.
Rapat evaluasi tersebut berlangsung selama tiga hari, pada 4–6 Februari 2026. Selama kegiatan, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran memaparkan capaian kegiatan tahun 2025 sekaligus rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi. (Red/foto:ist)
