Sebanyak 132 Kabupaten dan Kota Beri Keringanan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah

Sebanyak 132 Kabupaten dan Kota Beri Keringanan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah
FOTO: Suasana pelayanan petugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada masyarakat di kantor pelayanan pertanahan. (ist)

Jakarta – Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan masyarakat ketika mengurus pendaftaran tanah. Untuk meringankan beban tersebut, sebanyak 132 kabupaten dan kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan pemerintah daerah itu menjadi salah satu faktor pendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, hingga 2026, sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” kata Uunk di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Dari 132 daerah tersebut, sebanyak 90 kabupaten dan kota memberikan pembebasan BPHTB. Adapun 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan pajak tersebut.

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Pembayaran dilakukan melalui organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

Uunk mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan. Pengurangan biaya diharapkan dapat mengurangi hambatan masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah.

Menurut dia, kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi salah satu tujuan penting dari percepatan pendaftaran tanah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai perlu diperluas agar manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat di daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” ujar Uunk.

Kementerian ATR/BPN mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan pembebasan maupun pengurangan BPHTB. Perluasan kebijakan serupa diharapkan dapat membantu mempercepat pendaftaran bidang tanah yang belum tercatat sekaligus memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. (red)

Tinggalkan Balasan