Pertahankan WTP, Gubernur Kalteng: Jadi Penyemangat Penggunaan Anggaran yang Efektif & Tepat Sasaran
Palangka Raya — Pemprov Kalteng berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam audit keuangan tersebut diserahkan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif semata. Lebih dari itu, pengelolaan anggaran harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” ujar Agustiar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis. Fokus pembangunan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Gubernur berharap prestasi yang kembali diraih ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional.
Penyerahan LHP BPK RI juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh unsur pemerintahan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Dengan sinergi yang terus terjaga, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (net/fer)
