Pemkab Kapuas Susun Strategi Ketahanan Pangan dan Aksi Penurunan Stunting
KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menggelar konsultasi publik terkait penyusunan integritas ketahanan pangan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sekaligus rencana aksi percepatan penurunan stunting.
Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kapuas, Rabu (3/9/2025), dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas H. M. Wiyatno yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Budi Kurniawan.
Dalam sambutannya, Budi menegaskan bahwa konsultasi publik ini menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Menurutnya, pendekatan perencanaan harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pola top-down dan bottom-up.
“Perencanaan harus berdasarkan identifikasi yang akurat, termasuk isu strategis ketahanan pangan. Hal ini sangat relevan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka stunting,” ujarnya.
Budi juga menyoroti bahwa ketahanan pangan merupakan isu krusial nasional. Data Badan Ketahanan Pangan menunjukkan kebutuhan beras Indonesia mencapai 30 juta ton per tahun, sementara pada 2022 masih tercatat impor sekitar 500 ribu ton.
Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kapuas, ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan berkelanjutan. Fokus utamanya pada peningkatan produksi beras, jagung, dan hortikultura dengan penerapan teknologi pertanian modern.
Namun, tantangan masih ada. Berdasarkan data BPS Kapuas, sekitar 60 persen petani masih berpenghasilan di bawah upah minimum regional. Kondisi ini, menurut Budi, membutuhkan intervensi nyata agar produktivitas sekaligus kesejahteraan petani dapat meningkat.
Selain ketahanan pangan, rencana aksi penurunan stunting juga menjadi prioritas. Upaya ini diharapkan dapat berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bapperida Kapuas Ahmad M. Saribi, Kepala BPS Kapuas, sejumlah kepala OPD, camat, serta tim ahli penyusunan integritas ketahanan pangan dan rencana aksi stunting. (Rif/fer)
