Pemerintah Bantu Warga Bogor Memperbaiki Rumah dan Mengamankan Hak Tanah
BOGOR – Memiliki rumah yang layak bukan satu-satunya harapan warga penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Kepastian hukum atas tanah tempat mereka tinggal juga menjadi hal penting. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 15 sertifikat tanah gratis kepada warga penerima program tersebut di Kota Bogor, Jawa Barat.
Penyerahan sertifikat berlangsung di lapangan Masjid Jami’ Nuurussa’adah, Sabtu, 7 November 2026. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyerahkan sertifikat tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Setelah prosesi penyerahan, Andi menyempatkan diri berbincang dengan para penerima sertifikat dan warga yang hadir. Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan sertifikat tanah analog agar segera mengalihkannya ke sertifikat elektronik.
“Kami mengimbau bagi masyarakat yang masih memiliki sertipikat analog agar segera melakukan alih media menjadi sertipikat elektronik,” kata Andi.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak harus mengurus alih media sertifikat pada hari kerja. Kantor Pertanahan Kota Bogor menyediakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) setiap Sabtu dan Minggu, pukul 08.00-12.00 waktu setempat.
Layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan warga yang memiliki kesibukan pada Senin hingga Jumat.
“Bagi masyarakat Kota Bogor yang bekerja pada hari Senin sampai Jumat, tidak perlu khawatir karena Kantor Pertanahan Kota Bogor tetap membuka PELATARAN,” ujar Andi.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program perbaikan rumah masyarakat. Menurut dia, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah warga diperlukan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Maruarar mengatakan, bantuan perbaikan rumah perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah. Sebab, rumah yang layak tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga kejelasan status tanah yang menjadi tempat tinggal masyarakat.
“Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah membantu masyarakat melalui penyerahan sertipikat tanah ini. Dengan adanya sertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya sehingga bantuan perbaikan rumah yang diberikan juga dapat berjalan beriringan dengan legalitas tanah,” kata Maruarar.
Penyerahan 15 sertifikat tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dalam Program Bedah Rumah BSPS 2026.
Melalui kerja sama ini, Kementerian PKP memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah warga, sedangkan Kementerian ATR/BPN memfasilitasi sertifikasi tanah secara gratis bagi penerima program.
Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak hanya menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum atas tanah yang ditempati masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi, serta jajaran terkait. (Red)
