Navigasi Anggaran 2026, Strategi Skala Prioritas
PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sudarsono, memberikan peringatan penting terkait arah pembangunan Kalteng di tengah tantangan fiskal 2026.
Menanggapi adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dan tren penurunan APBD, Sudarsono menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tidak boleh lagi menggunakan pola “bisnis seperti biasa.
Sudarsono yang pernah menjabat sebagai Bupati Seruyan (2013–2018) ini memberikan mpoin-poin strategis agar bisa dilakukan Pemerintahan Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo.
Pertama, menghadapi “Badai Fiskal” dengan selektivitas pengelolaan anggaran 2026 harus sangat ketat. Belanja daerah wajib diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program yang kurang mendesak harus dipangkas atau ditunda.
Berikutnya tetap mengedepankan, trilogi pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Meski anggaran mengetat, Sudarsono meminta tiga sektor dasar ini tidak boleh dikorbankan.
”Sektor utama yang harus menjadi fokus adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini adalah fondasi kesejahteraan masyarakat yang tidak bisa ditawar,” tegasnya, Sabtu (7/2/2026) di Palangka Raya.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah (2024–2029) dari Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan, bahwa agar pembangunan tidak lumpuh akibat berkurangnya dana pusat, maka ia mendorong oemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial.
Seperti halnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dapat menjadi tambang emas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
” Tentu dalam konteks ini kepatuhan para pengusaha di Kalteng sangat penting untuk taat pajak. Sementara kepada Badan Pendapatan Daerah (Baperinda) harus bisa menutup celah kebocoran pajak di lapangan,” tukasnya.
Lebih dari itu Sudarsono mendorong Pemprov Kalteng mencari mekanisme pembiayaan baru yang kreatif untuk menjaga stabilitas pembangunan tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat.
“Intinya Pemprov harus mampu mendisiplinkan anggaran di tengah keterbatasan. Begitupun ketepatan memilih prioritas dan keberanian mengoptimalkan PAD adalah kunci agar pembangunan Kalteng tidak jalan di tempat,” pungkasnya. (*/Ark)
