Menyusun Peta Nilai Tanah di Kalteng, Antara Ketelitian Data dan Tantangan Lapangan
Palangka Raya – Menyusun peta nilai tanah bukan sekadar mengumpulkan angka dari satu lokasi ke lokasi lain. Ada proses verifikasi, ketelitian membaca kondisi wilayah, hingga tantangan geografis yang harus dihadapi petugas di lapangan.
Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Supervisi 2 dan Quality Control (QC) yang dilaksanakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (PTEP) serta Kantor Pertanahan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau pengumpulan dan pengolahan sampel nilai tanah dalam rangka penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui program ILASPP Tahun 2026. Supervisi mencakup lima kabupaten, yakni Kotawaringin Timur, Katingan, Kapuas, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.
Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Kelengkapan data dan dokumentasi foto, ketepatan pengisian formulir survei, serta kewajaran nilai tanah menjadi beberapa aspek yang mendapat perhatian. Penyesuaian batas atau delineasi zona juga diperlukan agar peta yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi wilayah.
Persoalan tidak hanya muncul pada aspek administrasi dan pengolahan data. Petugas juga menghadapi kendala geografis dan teknis, mulai dari kebakaran hutan, terbatasnya akses menuju lokasi survei, gangguan jaringan internet, hingga masalah pada aplikasi Sentuh Tanahku.
Berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tim agar proses pengumpulan dan pengolahan data berjalan lebih cermat. Sebab, ketepatan informasi dalam Peta ZNT sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh sejak tahap survei.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP., QRGP., menegaskan perlunya memperkuat koordinasi dan pengawasan di setiap tahapan pekerjaan.
Ia meminta seluruh tim mempercepat pengumpulan serta pengolahan data agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Namun, percepatan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas hasil pekerjaan.
Peta Zona Nilai Tanah yang disusun nantinya diharapkan tidak hanya memenuhi target pekerjaan, tetapi juga menyajikan informasi nilai tanah yang akurat, wajar, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam penetapan nilai tanah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Melalui supervisi dan pengendalian kualitas ini, BPN Kalimantan Tengah berupaya memastikan setiap data yang masuk telah melalui proses pemeriksaan. Sebab, peta yang baik bukan hanya soal ketepatan angka, melainkan juga tentang keakuratan informasi yang dapat digunakan dan memberi manfaat bagi masyarakat. (red)
