Fairid Terima Audensi Forum Evaluasi Kinerja Wali Kota

PALANGKA RAYA – Forum Evaluasi Kinerja Wali Kota (FEK-Wali Kota) melalukan audiensi bersama Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Rabu pagi (1/10/2025) di Kantor Wali Kota Palangka Raya,

Pertemuan yang berlangsung Pukul 09.30 WIB hingga 11.00 WIB ini dihadiri jajaran pejabat Pemko Palangka Raya, perwakilan kepolisian, serta sekitar 20 dari unsur elemen masyarakat yang tergabung dalam FEK-Wali Kota.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi damai yang sebelumnya direncanakan oleh FEK-Wali Kota.

Dipimpin Apolonarius Harun alias Aris, dalam audensi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya di antaranya:

1. Pengaspalan jalan di daerah Menteng, Tilung, serta beberapa titik lain di pusat Kota Palangka Raya yang belum merata. Termasuk pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

2. Evaluasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), agar lebih diperhatikan dan ditingkatkan di beberapa titik.

3. Peningkatan efektivitas dan kinerja perangkat daerah, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

4. Penanganan permasalahan masyarakat Lewu Taheta, yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Fairid Naparin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, telah diprioritaskan di Kelurahan Menteng. Sementara wilayah Temanggung Tilung akan masuk program pembangunan tahun 2026 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Terkait pengelolaan sampah, Fairid menyampaikan bahwa Palangka Raya menempati posisi terbaik se-Kalimantan, dengan capaian penanganan sampah pada 2024 mencapai 71,08% dari total timbulan 58.491 ton.

Inovasi pengolahan sampah juga telah dilakukan, di antaranya pembuatan paving block dari bahan daur ulang yang kini mulai digunakan di lingkungan masyarakat. Program ini bahkan mendapat perhatian Pemerintah Korea Selatan yang berencana membangun Pusat Daur Ulang (PDU) di Palangka Raya.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah merencanakan pembangunan 10 TPS baru dengan ukuran lahan 6×6 meter, meski masih menghadapi kendala berupa penolakan warga dan keterbatasan lahan.

Sementara itu mengenai permasalahan masyarakat Lewu Taheta, Pemko Palangka Raya telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah. Untuk sementara, lahan yang disengketakan akan dikembalikan kepada negara hingga penyelesaian tuntas dapat dilakukan.

Audiensi berjalan lancar dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah kota, dengan harapan agar aspirasi warga dapat lebih terakomodasi dalam program pembangunan ke depan. (Ark/*)