DPRD Gunung Mas Bidik Perbaikan Jalan Kuala Kurun Masuk Prioritas Anggaran 2027
Kuala Kurun – DPRD Kabupaten Gunung Mas memastikan perbaikan jalan di dalam Kota Kuala Kurun akan menjadi salah satu fokus pembangunan pada 2027. Langkah itu didorong menyusul banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan dan dinilai sudah membutuhkan pelapisan aspal baru.
Ketua Komisi II DPRD Gunung Mas Herbert Y Asin mengatakan, pihaknya akan mengawal agar program peningkatan kualitas jalan perkotaan masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.
“Perbaikan jalan dalam Kota Kuala Kurun akan menjadi salah satu program yang kami prioritaskan pada 2027,” kata Herbert, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, sejumlah ruas jalan di ibu kota kabupaten saat ini mulai mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya lubang di beberapa titik, sementara usia jalan juga telah melewati lebih dari lima tahun sejak terakhir dilakukan pengaspalan.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Brigjen Katamso, serta sejumlah jalan lainnya di kawasan perkotaan.
Herbert menjelaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat penanganan kerusakan sejauh ini baru dilakukan melalui penambalan lubang dengan pola swakelola. Upaya tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan perbaikan secara menyeluruh.
Ia mengakui masyarakat menginginkan perbaikan jalan segera direalisasikan. Namun, menurutnya, kondisi keuangan daerah masih dipengaruhi kebijakan penyesuaian anggaran yang diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD berharap ruang fiskal pada tahun anggaran mendatang dapat lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan perkotaan.
“Kami akan terus mendorong agar perbaikan jalan kota menjadi prioritas sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Selain jalan di Kuala Kurun, Herbert juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah zona III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa. Menurutnya, sejumlah ruas jalan kabupaten maupun jembatan kayu di kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius.
Hasil peninjauan lapangan bersama pemerintah kecamatan dan dinas teknis menunjukkan persoalan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga sulitnya memperoleh bahan baku kayu untuk perbaikan jembatan.
Di sisi lain, tingginya aktivitas angkutan hasil usaha dengan muatan berat turut mempercepat kerusakan infrastruktur yang ada.
Herbert menambahkan, efisiensi anggaran dalam dua tahun terakhir berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai langkah antisipasi, DPRD bersama pemerintah kabupaten telah mengupayakan pengadaan alat berat secara bertahap pada 2025 dan 2026 untuk mendukung pemeliharaan jalan dan jembatan agar penanganan kerusakan dapat dilakukan lebih cepat. (fr)
