Kementerian ATR/BPN Terima Delegasi Perak Malaysia, Paparkan Lompatan Transformasi Digital Pertanahan Indonesia
Jakarta – Upaya modernisasi layanan pertanahan Indonesia kembali menarik perhatian negara tetangga. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan resmi jajaran Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, Malaysia, pada Kamis (04/12/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis untuk berbagi pengalaman, khususnya terkait implementasi layanan digital dalam sektor pertanahan dan tata ruang.
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, memaparkan perjalanan panjang reformasi digitalisasi pertanahan yang telah ditempuh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa transformasi yang dimulai sejak 1998 tersebut membutuhkan konsistensi dan pembenahan bertahap hingga akhirnya pada 2016 seluruh kantor pertanahan di Indonesia dapat terintegrasi penuh dengan pusat.
“Perjalanan transformasi digital kami tidak singkat. Namun sejak 2016, seluruh unit kerja telah 100% terkoneksi ke pusat, dan kondisi ini menjadi fondasi utama dimulainya layanan elektronik,” jelasnya di hadapan delegasi Malaysia.
Dengan infrastruktur digital yang telah menyatu, ATR/BPN mulai mengoperasikan berbagai layanan elektronik pada 2019, antara lain pengecekan sertipikat, Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), hingga penerbitan SKPT. Dwi juga menyoroti tonggak penting lainnya: implementasi Sertipikat Elektronik (Sertipikat-El).
“Kami mulai uji coba Sertipikat Elektronik sejak 2021, dan pada 4 Desember 2023 diresmikan oleh Presiden. Hari ini menandai dua tahun perjalanan implementasi Sertipikat Elektronik,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap forum ini menjadi pintu pembuka kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam pengembangan layanan pertanahan modern.
“Pertemuan ini kami harapkan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Jika ke depan ada ruang kolaborasi atau diskusi lanjutan, tentu akan sangat baik untuk memperkuat hubungan kerja sama antarnegara,” ujarnya.
Delegasi Perak Malaysia yang dipimpin Nor Azura, Ketua Penolong Pengarah Tanah dan Galian, menyampaikan ketertarikannya atas berbagai terobosan layanan pertanahan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Malaysia juga telah menerapkan sistem sertipikat elektronik sejak 2021, namun modelnya masih berbeda.
“Kami juga menggunakan Sertipikat Elektronik, tetapi sifatnya masih tersimpan di komputer. Masyarakat tetap menerima sertipikat cetak. Di sini kami ingin belajar bagaimana Indonesia menjalankan transformasi secara lebih menyeluruh,” ungkapnya.
Kunjungan diakhiri dengan pertukaran plakat antara kedua instansi serta sesi foto bersama. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, Suwito.
Pertemuan ini tidak hanya menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam berbagi pengalaman, tetapi juga mempertegas posisi ATR/BPN sebagai salah satu institusi pertanahan yang aktif mendorong digitalisasi sebagai standar baru layanan publik. (red/foto:ist)
