Nusron Evaluasi HGU 11 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Kebakaran Hutan

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban hak guna usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban tersebut mencakup pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga penghentian perpanjangan HGU.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rekomendasi penertiban terhadap 11 perusahaan itu merupakan hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri. Dari penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi menjadi lima kelompok. Perbedaan tindakan didasarkan pada kondisi lahan, tingkat kerusakan akibat kebakaran, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.

Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan dengan empat bidang HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Perusahaan tersebut adalah PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Sejumlah pertimbangan menjadi dasar rekomendasi pencabutan tersebut. Di antaranya, luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang telah berakhir pada 2020. ATR/BPN memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali terhadap hak tersebut.

Adapun kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang belum memperoleh HGU. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

ATR/BPN tidak mempertimbangkan pemberian HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Kementerian juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan mereka.

Sementara itu, PT SAE di Kabupaten Landak masuk kelompok keempat. Perusahaan dengan HGU seluas 1.510,2639 hektare itu direkomendasikan mengalami pencabutan sebagian hak. Pertimbangannya, luas lahan terbakar tidak mencapai 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana serta prasarana.

Kelompok terakhir terdiri atas PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih mendalami kemungkinan pencabutan sebagian atau seluruh HGU ketiga perusahaan tersebut.

PT STP memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare. Adapun PT JMS memiliki dua bidang HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Nusron mengatakan pendalaman masih diperlukan untuk memastikan validitas data yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah, menurut dia, tidak bisa menetapkan pencabutan hak atas tanah tanpa landasan administratif dan hukum yang memadai.

Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses pemeriksaan meliputi pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.

Nusron menyatakan hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan. Saat ini, proses penanganan memasuki tahap penyusunan rancangan surat keputusan.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata dia.

Penertiban tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga turut menghadiri rapat tersebut. (red)