Dua Akademisi UPR Diundang Presiden Bahas Tata Kelola Gambut Nasional di Istana

Dua Akademisi UPR Diundang Presiden Bahas Tata Kelola Gambut Nasional di Istana
Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto: BPMI Setpres)

PALANGKA RAYA- Komitmen Universitas Palangka Raya (UPR) dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat pengakuan nasional. Dua akademisi UPR diundang Presiden Prabowo Subianto dalam rapat strategis pembahasan tata kelola lahan gambut nasional di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kedua akademisi tersebut adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum UPR Darmae Nasir, dan Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR Hendrik Segah.

Keterlibatan keduanya menjadi bukti kepakaran akademisi daerah dari Kalteng berperan krusial dalam perumusan kebijakan lingkungan nasional.

Rapat difokuskan pada mitigasi karhutla, optimalisasi restorasi gambut, pemanfaatan teknologi deteksi monitoring kerawanan karhutla di lahan gambut, serta pemanfaatan lahan gambut berwawasan lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan target penurunan emisi karbon.

Darmae Nasir menegaskan UPR siap bersinergi dengan pemerintah pusat melalui dukungan riset dan SDM.

“Undangan dari Bapak Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus wujud pengakuan atas dedikasi UPR dalam kajian lahan basah dan gambut. Secara institusional, kami senantiasa merencanakan dan mengalokasikan dukungan penuh terhadap riset strategis yang tidak hanya berdampak bagi Kalteng, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Darmae, dalam relisnya, Senin (28/9/2026).

Sementara Hendrik Segah menjelaskan pentingnya pendekatan berbasis sains (science-based policy) dalam tata kelola gambut berbasis masyarakat desa. PPIIG UPR aktif melakukan inovasi teknologi pemantauan dini, pembasahan kembali (rewetting), revegetasi lahan gambut, serta pendekatan sosial-ekonomi masyarakat di ekosistem gambut.

“Pengelolaan lahan gambut yang kompleks tidak bisa dilakukan parsial. Dibutuhkan intervensi teknologi dan inovasi berkelanjutan agar fungsi hidrologis dan ekologis gambut tetap terjaga, namun di sisi lain dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar. Melalui PPIIG, kami mempresentasikan peta jalan riset inovasi gambut yang selaras dengan visi strategis pemerintah pusat,” jelas Hendrik.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum kolaborasi jangka panjang antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan perguruan tinggi. UPR berkomitmen terus menjadi Center of Excellence terdepan di Indonesia dalam sains lahan gambut tropis. (Ark)

Tinggalkan Balasan