ATR/BPN Percepat Sertipikasi 3 Juta Bidang Tanah untuk MBR, Ditargetkan Rampung 2027
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program yang semula ditargetkan selesai pada 2028 tersebut kini diarahkan untuk dapat diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2027.
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan program tersebut membutuhkan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan DPR RI.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Menurut dia, Kementerian ATR/BPN tidak dapat mencapai target 3 juta bidang tanah tersebut secara mandiri. Sinergi diperlukan, termasuk dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” kata Andi.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera yang mengikuti kegiatan secara daring menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertipikasi tanah bagi MBR.
Ia mengatakan Komisi II DPR RI juga akan mendorong dukungan anggaran agar target tersebut dapat direalisasikan.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun, kami akan perjuangkan anggarannya tersedia, dan mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardani.
Sosialisasi tersebut juga diisi dengan pembahasan mengenai pelaksanaan percepatan sertipikasi tanah bagi MBR.
Sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP hadir sebagai narasumber. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra mengikuti kegiatan secara daring.
Kegiatan dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia secara daring.
Keterlibatan jajaran BPN di daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR sehingga target 3 juta bidang tanah dapat dipercepat.
Program sertipikasi ini merupakan bagian dari upaya mendukung masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat. (red)
