ATR/BPN Libatkan 38 Perguruan Tinggi Susun 145 RDTR di 18 Provinsi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN menggandeng 38 perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kerja sama tersebut mencakup 62 paket dengan target penyusunan 145 RDTR di 18 provinsi.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk menambah kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penyusunan RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” kata Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Ossy, keberadaan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memiliki kaitan dengan percepatan proses perizinan berusaha.
Data Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026 mencatat sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS. Integrasi tersebut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Ossy mengatakan semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar peluang proses perizinan berusaha berlangsung lebih cepat.
“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” ujarnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028. Untuk 2026, target penyusunan RDTR ditetapkan sebanyak 500 RDTR.
Sementara melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah menargetkan penyelesaian 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi. Beberapa daerah yang menjadi konsentrasi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus menuturkan Kementerian ATR/BPN telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, 38 perguruan tinggi menyatakan bersedia terlibat.
Sebanyak 20 perguruan tinggi di antaranya merupakan PTN, sedangkan 18 lainnya merupakan PTS.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Suyus.
Setelah tahap tersebut, Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
Rapat koordinasi penyusunan RDTR itu diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah secara daring. Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (red)
