Momentum Mudik Lebaran Dimanfaatkan, Pemudik ke Yogyakarta Tetap Bisa Akses Layanan Pertanahan
Yogyakarta – Momentum arus mudik Lebaran dimanfaatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk tetap menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Meski berada di masa libur panjang yang mencakup Hari Raya Nyepi dan Idulfitri, layanan pertanahan tetap dibuka secara terbatas, termasuk bagi para pemudik yang pulang ke Yogyakarta.
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta, Andi Reza Fitrian Eru Setiawan, menjelaskan bahwa momen mudik menjadi peluang bagi masyarakat untuk menuntaskan berbagai keperluan yang sebelumnya tertunda, termasuk urusan administrasi pertanahan.
“Selain berkumpul dengan keluarga, masyarakat juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengurus dokumen pertanahan di daerah asal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/03/2026).
Pelayanan terbatas ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor B/KP.06/331-100/111/2026. Layanan dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.
Seluruh kantor pertanahan di wilayah D.I. Yogyakarta tetap beroperasi selama periode tersebut, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Jenis layanan yang tersedia antara lain konsultasi pertanahan, penerimaan berkas tanpa kuasa, pengambilan produk layanan, serta pembaruan data.
Di sisi lain, pihak BPN juga menerapkan sistem kerja bergilir bagi pegawai. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan, tanpa mengurangi kesempatan pegawai untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.
Melalui layanan ini, masyarakat juga diimbau untuk memperbarui data sertipikat tanah, terutama yang diterbitkan sebelum tahun 1997. Pembaruan tersebut dinilai penting agar data tanah terintegrasi dalam sistem digital nasional dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan para pemudik dapat memanfaatkan waktu di kampung halaman secara produktif, sekaligus mendukung peningkatan kualitas data pertanahan nasional secara berkelanjutan. (Red/foto:ist)
