Sekjen ATR/BPN Tekankan Ketelitian Satker dalam Bedah DIPA 2026, Fokus pada Penyelarasan Data dan Kebutuhan Riil Daerah
Jakarta – Upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas anggaran kembali ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan. Saat membuka kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan dan Anggaran melalui Aplikasi SIMPONIV2 dan Bedah DIPA 2026 di Jakarta, Kamis (11/12/2025), ia meminta seluruh satuan kerja (Satker) di Indonesia melakukan pembacaan mendalam terhadap DIPA 2026 sebelum memasuki tahun anggaran baru.
Dalam arahannya, Dalu menekankan bahwa ketelitian perencanaan menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan program di 2026. “Saya minta setelah kegiatan ini, masing-masing Satker langsung membedah DIPA-nya. Identifikasi kebutuhan SDM, sarana, hingga kesiapan pelaksanaannya sejak dini. Kita harus paham betul seperti apa postur anggaran kita tahun depan. Target kita hanya bisa tercapai kalau seluruh bagian bergerak selaras,” ujarnya.
Anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2026 tercatat mencapai Rp9,49 triliun, terdiri dari Rupiah Murni, PNBP, dan Pinjaman Luar Negeri. Menurut Dalu, angka tersebut dua sisi mata uang—peluang besar sekaligus tanggung jawab yang menuntut kecermatan. Ia menekankan peran daerah sebagai sumber utama PNBP layanan pertanahan.
“PNBP kita didominasi dari layanan di Kantor Pertanahan. Maka pastikan target Rp1,92 triliun dapat dicapai sekaligus dimanfaatkan secara optimal. Semakin kuat kontribusi daerah, semakin kuat pula fondasi program nasional untuk berjalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perencanaan Program, Budiyarsih, mengingatkan bahwa kualitas perencanaan tidak bisa dilepaskan dari kualitas data. Ia menyebut, kesalahan kecil dalam perekaman PNBP dapat berdampak pada ketidaktepatan alokasi anggaran di tahun berikutnya.
“Data harus akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Bimtek ini, kita ingin memastikan setiap Satker memahami prosedur perekaman target PNBP di SIMPONIV2 sesuai pedoman,” katanya.
Setelah sambutan pembukaan, kegiatan berlanjut dengan sesi teknis bertema “Tata Cara dan Simulasi Perekaman Target PNBP melalui SIMPONIV2”. Diskusi menghadirkan dua narasumber dari Direktorat PNBP Kementerian Keuangan: David Nalendra Fitriawan dan Pamuji Harto, serta dimoderatori Anggraeni Puspitasari dari Direktorat yang sama.
Para peserta diajak membedah contoh kasus, kesalahan umum dalam perekaman, hingga simulasi langsung penggunaan aplikasi SIMPONIV2 sebagai alat penyusun target PNBP yang terintegrasi dengan perencanaan tahunan.
Acara tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi se-Jabodetabek, serta perwakilan Kanwil dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring. Diskusi berlangsung interaktif, mengingat banyak Satker tengah menyiapkan finalisasi perencanaan anggaran menjelang pergantian tahun.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh Satker dapat memasuki 2026 dengan perencanaan yang lebih presisi, selaras dengan kebutuhan lapangan, serta didukung mekanisme pencatatan anggaran yang tertib dan akuntabel. “Perencanaan yang kuat adalah setengah dari keberhasilan kita,” tutup Sekjen Dalu. (red/foto:ist)
