Kementerian ATR/BPN Raih 8 Penghargaan dari KKP, Komitmen Perkuat Kedaulatan di Pulau-Pulau Kecil
Jakarta – Upaya konsisten Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat kedaulatan negara melalui penataan dan sertipikasi pulau-pulau kecil mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam agenda Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2025 yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (4/12/2025), Kementerian ATR/BPN menerima delapan penghargaan sekaligus atas keberhasilan mempercepat penerbitan Sertipikat Hak Pakai di sejumlah pulau strategis.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni—yang akrab disapa Wamen Ossy—menyampaikan rasa bangganya atas apresiasi tersebut. Ia menegaskan bahwa sertipikasi pulau-pulau kecil merupakan langkah penting untuk memastikan kehadiran negara dalam menjaga batas wilayah dan aset-aset strategis nasional.
“Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras bersama. Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan bangsa, terutama di wilayah terluar. Sertipikasi pulau-pulau kecil menjadi bagian dari upaya itu,” ujar Wamen Ossy usai menerima penghargaan.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah unit kerja di lingkungan ATR/BPN menerima apresiasi karena berhasil mempercepat penerbitan sertipikat pulau-pulau kecil atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. KKP. Penghargaan diberikan kepada:
- Kantah Kabupaten Sidoarjo atas Sertipikat Hak Pakai Pulau Lusi
- Kantah Kabupaten Bengkulu Utara atas Sertipikat Pulau Mega
- Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Barat
- Kantah Kabupaten Mamuju atas sertipikasi 10 pulau tidak berpenduduk
- Kantah Kabupaten Kupang atas Sertipikat Pulau Batek
- Kantah Kabupaten Simeulue atas Sertipikat Pulau Salaut Besar
Selain itu, Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu serta Direktur Andi Renald turut memperoleh penghargaan atas kontribusinya dalam koordinasi teknis dan percepatan administrasi pertanahan.
Wamen Ossy menegaskan bahwa sertipikasi pulau-pulau kecil tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi benteng awal bagi keamanan nasional dan pengelolaan sumber daya kelautan.
“Kami akan terus memperkuat inventarisasi, pemetaan, dan sertipikasi pulau-pulau kecil, bekerja sama dengan KKP dan lembaga lainnya. Tujuannya jelas: memastikan seluruh wilayah terluar memiliki legalitas yang kuat dan terlindungi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Rangkaian kegiatan Rakernis turut diramaikan dengan peluncuran PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi), sebuah inisiatif strategis KKP untuk memperkuat upaya konservasi laut nasional. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Trenggono bersama Wamen Ossy, Wamen KKP Didit Herdiawan, dan Dirjen Pengelolaan Kelautan Koswara.
Acara ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di sektor kelautan dan konservasi, menandai penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga ekosistem dan hak kedaulatan Indonesia. (red/foto:ist)
