Jakarta – Pemberantasan mafia tanah tak cukup berhenti pada penangkapan pelaku. Pemerintah perlu membenahi sistem pertanahan agar praktik penyerobotan, pemalsuan dokumen, dan berbagai bentuk kejahatan pertanahan tidak terus berulang.

Pesan itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono. Sambutan tersebut disampaikan saat penutupan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ossy menilai keberhasilan pemberantasan mafia tanah harus diukur lebih jauh dari sekadar jumlah kasus yang berhasil diungkap. Penegakan hukum, menurut dia, semestinya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola pertanahan dan mempersempit ruang terjadinya kejahatan.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan,” ujar Iljas saat membacakan sambutan tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian ATR/BPN setelah pelaksanaan rapat koordinasi itu. Pertama, menjadikan setiap kasus yang terungkap sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan dalam sistem pertanahan.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Digitalisasi dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan data yang lebih aman, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan penelusuran setiap proses pelayanan.

Namun, Iljas mengingatkan bahwa teknologi tidak akan cukup tanpa dukungan aparatur yang berintegritas.

“Pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ketiga, memperkuat koordinasi antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan. Kerja sama lintas lembaga yang telah berlangsung selama sembilan tahun itu diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.

Di sisi lain, Satgas Anti-Mafia Tanah mencatat telah menyelesaikan 100 kasus dari 120 target operasi sepanjang 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 151 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan menyebut penanganan perkara itu juga berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464 atau sekitar Rp5,77 triliun.

Hendra berharap satgas ke depan lebih memprioritaskan perkara-perkara potensial yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan kepastian hukum pertanahan.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung selama dua hari, 12-13 November 2026, dengan melibatkan 414 peserta. Mereka berasal dari kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso turut hadir dalam penutupan kegiatan.

Melalui forum tersebut, ATR/BPN menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah perlu berjalan beriringan dengan pembenahan kelembagaan. Tujuannya bukan hanya menindak pelaku kejahatan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan atas hak tanahnya. (Red)