Nusron Wahid Bawa Kabar Baik soal Perlindungan Sawah, LP2B Nasional Tembus 87,98 Persen

Jakarta – Kabar baik datang dari upaya pemerintah menjaga lahan pertanian di Indonesia. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional kini mencapai 87,98 persen atau melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen.

Capaian ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberadaan sawah di tengah kebutuhan pembangunan dan potensi alih fungsi lahan. Pemerintah berharap lahan pertanian yang telah ditetapkan dapat terus dipertahankan untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait perkembangan penetapan LP2B 87 persen dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data per 10 November 2026, realisasi penetapan LP2B telah mencapai 87,98 persen. Artinya, capaian nasional sudah lebih tinggi 0,98 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98 persen. Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.

Keberhasilan mencapai target tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Selain itu, sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Kemudian, 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal. Dua kabupaten/kota lainnya memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sementara 11 kabupaten/kota masih menyelesaikan berita acara kesepakatan di daerah.

Meski target nasional telah terlampaui, Nusron mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum mencapai batas minimal 87 persen. Tercatat tiga provinsi masih berada di bawah target, yakni: Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten dengan capaian 84,73 persen dan Papua dengan capaian 78,02 persen.

Nusron menjelaskan, kondisi setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Di Provinsi Riau, penggunaan lahan didominasi perkebunan.

Sementara itu, Provinsi Banten sebenarnya memiliki capaian tinggi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen. Namun, angka tersebut belum cukup untuk mendongkrak capaian agregat provinsi hingga memenuhi target nasional.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa di-upgrade,” jelas Nusron.

Tak berhenti pada penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN kini mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh lahan yang telah ditetapkan masuk dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Langkah ini diperlukan agar lahan pertanian memiliki perlindungan yang lebih kuat dan tidak mudah dialihkan untuk peruntukan lain. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Melalui Pasal 81 dalam aturan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan revisi RTRW secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Dengan ketentuan itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk segera menyesuaikan dokumen tata ruang setelah penetapan LP2B dilakukan.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tegas Nusron.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.

Zulkifli juga menyepakati rencana sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu peta. Penyatuan data tersebut diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam memantau, mengendalikan, dan melindungi keberadaan lahan pertanian di berbagai daerah.

“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.

Dengan capaian 87,98 persen, pemerintah kini memiliki pekerjaan lanjutan untuk memastikan lahan pertanian yang sudah ditetapkan tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi juga benar-benar terlindungi. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sawah, mendukung kehidupan petani, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. (red)