Ngobrol Santai di Kedai Kopi, Pemkab Pulang Pisau Buka-Bukaan Soal Tekanan Anggaran
Pulang Pisau – Suasana santai di sebuah kedai kopi berubah menjadi ruang diskusi serius ketika Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i bersama Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta duduk satu meja dengan para jurnalis, Kamis (2/4/2026) malam.
Bertempat di salah satu kedai kopi Jalan Abel Gawei Kota Pulang Pisau, pertemuan yang dikemas sederhana ini justru membuka ruang komunikasi yang lebih jujur antara pemerintah daerah dan insan pers. Tanpa sekat formalitas, berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari kondisi pembangunan hingga tantangan fiskal yang tengah dihadapi daerah.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, Kepala Kominfosandi Hendri Aroyo, Kepala BKPSDM Hendra, dan Kepala BKAD Wahyu Jatmiko.
Dalam obrolan tersebut, Bupati Ahmad Rifa’i secara terbuka menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah. Ia mengakui, kondisi tersebut memaksa Pemkab Pulang Pisau untuk melakukan penyesuaian, termasuk memangkas sejumlah kegiatan fisik yang dinilai belum prioritas.
“Situasi anggaran saat ini menuntut kita lebih selektif. Program prioritas tetap berjalan, termasuk dukungan terhadap agenda nasional dan pemenuhan hak ASN,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga keseimbangan informasi publik. Ia menyebut, di tengah keterbatasan anggaran, transparansi menjadi kunci agar masyarakat tetap memahami arah kebijakan pemerintah.
“Pers adalah mitra strategis. Informasi yang disampaikan harus akurat dan berimbang, supaya masyarakat tidak salah memahami kondisi yang ada,” katanya.
Diskusi yang juga dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah ini berlangsung hangat hingga malam. Bagi para jurnalis, forum seperti ini bukan sekadar temu santai, melainkan ruang penting untuk menggali langsung perspektif pemerintah, tanpa sekat birokrasi. (as)
