Pemprov Kalteng Perkuat Sinergi Pembangunan Berbasis Produktivitas, Investasi, dan Industri
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (17/3/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategi dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyepakatan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027, yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Untuk Tahun 2027, Pemprov Kalteng mengusung tema pembangunan “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga fokus utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri.
Dalam berbagai hal, Gubernur menyatakan bahwa perencanaan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.
“Perencanaan yang baik itu setengah dari keberhasilan. Keberhasilan pembangunan tidak dimulai dari pelaksanaan di lapangan, tetapi dari perencanaan yang matang, terukur, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran strategis dalam menyelaraskan dokumen perencanaan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, keselarasan tersebut akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada produktivitas sektor, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, serta digitalisasi layanan publik.
Di sektor investasi, kebijakan difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudahan perizinan, penguatan UMKM, pengembangan sektor pariwisata, serta penyiapan wilayah pertambangan rakyat yang sesuai dengan tata ruang.
Sementara itu, pada sektor industri, Pemprov Kalteng mendorong hilirisasi sumber daya alam unggulan seperti udang, kelapa sawit, dan kakao, serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan udara.
Gubernur juga menyampaikan bahwa capaian makro pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2025 menunjukkan tren positif, meski masih memerlukan berbagai penyempurnaan.
Adapun target pembangunan Tahun 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia sebesar 0,565.
“Untuk mencapai target tersebut, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Kami mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RKPD ini,” tegasnya.
Gubernur juga berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak Desember 2025.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan rencana awal, forum perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah, hingga Musrenbang provinsi, dengan target penetapan RKPD paling lambat Juni 2026.
Ia menjelaskan, tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta mencapai kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2027.
Dari sisi capaian makro tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tercatat sekitar 4,8 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,47 persen, tingkat kemiskinan 4,94 persen, serta rasio gini sebesar 0,284.
Selain itu, terdapat 1.322 usulan aspirasi masyarakat dan 1.395 usulan pokok pikiran DPRD yang saat ini masih dalam tahap verifikasi.
Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas yang selaras dengan kebijakan nasional serta visi dan misi daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. Hadir pula perwakilan pemerintah pusat, di antaranya Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud.
Kemudian, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas Anang Budi Gunawan, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto, serta Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. (Dw/fer)
