Revisi Tata Ruang Jabodetabek–Punjur Disiapkan, Wamen Ossy Tekankan Penguatan Mitigasi Bencana
Jakarta – Pemerintah pusat bersiap melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur sebagai langkah strategis memperkuat mitigasi banjir dan longsor, khususnya di Wilayah Sungai Ciliwung. Langkah ini ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar Jumat (09/01/2026).
Wamen Ossy menyampaikan bahwa revisi regulasi tata ruang tersebut sudah menjadi kebutuhan, seiring berjalannya masa lima tahunan evaluasi kebijakan. Ia menilai pembaruan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur merupakan momentum tepat untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dan sektor.
“Revisi ini memang sudah waktunya dilakukan. Kami mendorong agar RTR KSN Jabodetabek–Punjur menjadi acuan utama, sehingga seluruh kebijakan tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat selaras dan terintegrasi,” ujar Ossy dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Menurutnya, pendekatan tata ruang yang holistik sangat penting agar upaya pencegahan bencana tidak hanya difokuskan di satu wilayah, melainkan mencakup kawasan hulu hingga tengah. Dengan demikian, RTRW Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, serta RTRW Kabupaten Bogor dapat disusun berdasarkan satu kerangka besar yang sama.
Wamen Ossy juga menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus mendukung upaya mitigasi bencana yang semakin mendesak. Ia mengingatkan bahwa potensi banjir dan longsor akan terus meningkat jika tidak ditangani secara terpadu.
“Ancaman ini sudah ada di depan mata. Jika tidak ditangani secara bersama-sama dan lintas sektor, maka peningkatan curah hujan dapat memicu dampak yang lebih serius,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK, Pratikno, menyambut positif kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam melakukan revisi tata ruang. Ia menekankan pentingnya kejelasan peran dan aksi konkret dari setiap kementerian dan lembaga agar penanganan persoalan dapat berjalan efektif.
“Revisi regulasi ini sangat baik. Namun yang tidak kalah penting adalah merumuskan kontribusi nyata dari masing-masing pihak, sehingga jelas siapa melakukan apa dan kita bisa fokus pada penyelesaian masalah,” kata Pratikno.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan daerah, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir pula Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh.
Pertemuan ini membahas langkah pemulihan lahan sekaligus antisipasi banjir dan longsor di kawasan Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya penataan ruang yang berkelanjutan. (Red/foto: ist)
